TOKOH LINTAS AGAMA: SETOP PENDEKATAN MILITERISTIK KE PAPUA

Jakarta, JIC — Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan pemerintah berhati-hati dalam menangani masalah Papua. Tokoh dari sejumlah ormas keagamaan mulai dari PBNU, Jaringan Gusdurian, hingga Persatuan Gereja Indonesia (PGI) meminta pemerintah menghentikan pendekatan militeristik di Tanah Papua.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj menyebut pendekatan yang salah hanya akan menimbulkan gejolak serta permasalahan baru.

“Kami juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada jajaran pemerintah serta seluruh kalangan masyarakat di Papua, khususnya tokoh agama dan tokoh adat yang dengan sungguh-sungguh berusaha menjaga situasi sosial agar tidak mengarah ke kerusuhan yang memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan,” ujar Said Aqil saat konferensi Pers di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9).

Tokoh perempuan dari jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengungkapkan, pendekatan militeristik dinilai tidak lagi relevan dan justru cenderung memperburuk keadaan. Alissa menyampaikan sejumlah poin rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan Papua.

“Meminta pemerintah untuk menghentikan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Cara-cara militer tidak relevan dan cenderung membuat keadaan semakin buruk,” kata Alissa Wahid membacakan salah satu poin pernyataan sikap.

Pihaknya mendorong pemerintah mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan.

Senada, Antie Sulaiman dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) juga meminta aparat tak lagi melakukan sweeping ke asrama-asrama mahasiswa Papua di kota manapun.

Pendeta Gomar Gultom dari PGI mengusulkan dibentuk tim independen gabungan pemerintah dan masyarakat sipil mengusut kasus yang belakangan terjadi. Menurut dia, selama ini informasi yang diterima masih simpang siur.

“Tim itu penting untuk menyelesaikan kasus belakangan ini. Kalau informasi dari warga sipil dibilang melebih-lebihkan, tapi juga tidak bisa dari aparat saja. Karena itu perlu tim independen gabungan untuk menyelesaikan masalah,” kata Gomar Gultom.

Dalam pernyataan sikap bersama, para tokoh lintas agama juga meminta pemerintah menuntaskan utang-utang kasus yang hingga kini belum dirampungkan dengan membentuk kelembagaan khusus. Langkah ini perlu ditempuh untuk memastikan kekerasan dan kasus pelanggaran HAM di Papua tak berulang.

“Untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus yang antarai lain pembentukan komisi HAM, Pengadilan HAM dan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua,” kata Romo Heri Wibowo dari Konferensi Wali Gereja (KWI) membacakan lima tuntutan dari tokoh lintas-agama.

Adapun sejumlah tokoh yang turut menandatangani pernyataan antara lain Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj (PBNU), Pendeta Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo (KWI), Prof Dr Romo Frans Magnis Suseno, Ronald Rischardt dari Biro Papua PGI, Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian) dan, Usman Hamid (Amnesty International Indonesia).

(ika/ain)