Jakarta (islamic-center.or.id)–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai dukungan 152 negara terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait kehadiran Palestina menjadi momentum penting bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Prof Sudarnoto mengatakan dukungan mayoritas negara anggota PBB tersebut menunjukkan semakin luasnya dukungan internasional terhadap Palestina. Ia menilai momentum tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah politik, hukum, diplomasi, dan ekonomi.
“Ini tentu merupakan momentum bersejarah yang memberikan jalan yang lebih luas untuk melakukan langkah-langkah penting bagi kemerdekaan Palestina,” ujar Prof Sudarnoto dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Pada 17 September 2026, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang memungkinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato melalui rekaman video dalam Sidang Umum PBB ke-81. Resolusi tersebut disahkan dengan dukungan 152 negara, tiga negara menolak, dan empat negara abstain.
Prof Sudarnoto menilai perkembangan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya penegakan hukum internasional terkait konflik Palestina. Menurut dia, mekanisme hukum internasional perlu terus didorong untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum internasional.
Ia juga menyerukan agar berbagai upaya diplomatik diarahkan pada penghentian pendudukan dan pemulihan hak-hak rakyat Palestina.
“Langkah ini harus menguat dan terukur,” katanya.
Prof Sudarnoto juga mendorong penguatan tekanan ekonomi terhadap Israel melalui langkah-langkah yang dinilainya terukur, termasuk boikot dan embargo. Menurut dia, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu melakukan konsolidasi untuk memanfaatkan momentum dukungan internasional tersebut.
“OKI harus juga segera konsolidasi dan bergerak cepat untuk memanfaatkan peluang emas ini,” ujar dia.
Menurut Prof Sudarnoto, dukungan internasional terhadap Palestina perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Ia menilai resolusi PBB tersebut tidak cukup berhenti pada dukungan politik, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui agenda diplomasi, hukum, dan ekonomi.
“Intinya, resolusi PBB ini haruslah dimanfaatkan untuk perubahan penting bidang politik, hukum, diplomasi, dan ekonomi,” katanya.
Ia kemudian menyerukan masyarakat di kawasan Asia Pasifik untuk mendukung perjuangan Palestina melalui langkah yang konstruktif dan berkeadaban.
“Saya menyerukan kepada masyarakat di Asia Pasifik untuk bersegera mendukung resolusi PBB ini melalui langkah-langkah terukur, konstruktif, berkeadaban,” ujar Sudarnoto.*
