Jakarta (islamic-center.or.id)–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tengah mencari skema penerbangan yang lebih efisien untuk menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melibatkan maskapai alternatif dengan harga penerbangan yang lebih kompetitif.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan mengatakan biaya penerbangan menjadi salah satu komponen terbesar dalam BPIH. Porsi biaya tersebut mencapai sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menurut Ian, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan maskapai untuk memperoleh harga penerbangan yang lebih efisien. Negosiasi dilakukan berulang kali melalui pertemuan langsung maupun secara daring.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” katanya.
Di tengah proses tersebut, Kemenhaj membuka kemungkinan menggunakan maskapai lain yang menawarkan harga lebih kompetitif. Namun, opsi tersebut masih harus dihitung secara cermat.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” ujar Ian.
Ia mengatakan aspek harga bukan satu-satunya pertimbangan pemerintah. Skema penerbangan yang dipilih harus tetap memperhatikan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” katanya.
Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi untuk mendapatkan skema penerbangan yang lebih efisien. Penghitungan mencakup alokasi penerbangan di sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.
Selain harga yang ditawarkan maskapai, pemerintah memperhitungkan sejumlah variabel lain, termasuk harga avtur dan nilai tukar. Faktor-faktor tersebut turut menentukan besaran biaya penerbangan yang akan masuk dalam kalkulasi BPIH.
Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri telah memasuki tahap akhir. Dengan kondisi tersebut, biaya penerbangan menjadi salah satu komponen yang masih menentukan angka final BPIH 2027.
Ian mengatakan Kemenhaj tetap berupaya menekan BPIH dari usulan awal yang telah dibahas bersama DPR RI. Namun, pemerintah belum menetapkan angka akhir karena negosiasi dengan maskapai masih berlangsung.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujarnya.
Pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus dilakukan. Pemerintah menargetkan pembahasan dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum dilanjutkan ke tahapan penetapan BPIH.
“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian.*
