JIC, JAKARTA—Sidang lanjutan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kembali digelar, Kamis (22/2/2018). Agenda sidang mendengarkan keterangan Saksi Ahli dari Pihak Penggugat yakni Wakil Ketua Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin.
Dalam penyampaiannya, berdasarkan pengalaman yang diketahui metode dakwah HTI dinilai tidak pernah keluar dari metode dakwah dan ajaran islam.
“Dakwah yang dilakukan HTI semata-mata menyadarkan perlunya politik dalam kehidupan islam, yaitu kekuatan politik yang mendukung kebijakan berasaskan islam,” ujarnya di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jalan Sentra Primer Jakarta Timur, Kamis (22/2).
Dosen Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), ini pun menambahkan bahwa Khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam, yang faktanya ada dalam sejarah.
“Tujuan khilafah Islamiyah untuk membawa kebaikan seluruh umat dan untuk kehidupan NKRI. Namun saat ini khilafah hanya merupakan suatu gagasan, saran dan bukan suatu ancaman,” ungkapnya.
Menurutnya, selama gagasan tersebut disampaikan dalam koridor hukum yang ada, kata dia sah – sah saja menyampaikan gagasan seperti mendukung khilafah. []
Sumber : islampos.com
