INVESTIGASI BBC: CINA DIRIKAN KAMP-KAMP RAHASIA UNTUK ‘MENDIDIK’ UMAT MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG (2)

“Saya memahami kesalahan-kesalahan saya secara mendalam”

JIC, XINJIANG- Pemerintah Cina secara konsisten menyanggah bahwa mereka memenjarakan umat Muslim tanpa melalui proses peradilan.

Namun, bagi warga Xinjiang, kata ‘pemenjaraan’ di kamp-kamp sudah lama dilemahkan menjadi ‘pendidikan’.

Pemerintah Cina pun tak tanggung-tanggung memakai kata itu guna menanggapi kritik dari berbagai penjuru dunia.

Sebagai langkah propaganda, stasiun televisi pemerintah menayangkan liputan mengenai pendidikan di Xinjiang, dengan ruang kelas yang bersih dan pelajar-pelajar yang sopan—tampak secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti pelajaran.

Tidak disebutkan landasan yang dipakai untuk memilih pelajar-pelajar dalam “sesi pelajaran” ini dan berapa lama pendidikan ini berlangsung.

Meski demikian, ada berbagai petunjuk yang bisa disimak.

Wawancara-wawancara terdengar seperti pengakuan.

“Saya “memahami kesalahan-kesalahan saya secara mendalam,” kata seorang pria di hadapan kamera, sembari berikrar menjadi warga yang baik setelah pulang.

Tujuan utama sesi-sesi pelajaran ini diadakan, demikian yang diberitahukan ke kami, adalah memerangi ekstremisme melalui gabungan teori hukum, keahlian kerja, dan pelatihan bahasa Mandarin.

Aspek terakhir menunjukkan istilah apapun yang Anda ingin gunakan—sekolah atau kamp—targetnya sama.

Fasilitas ini secara eksklusif ditujukan kepada kaum minoritas Muslim di Xinjiang yang sebagian besar tidak menggunakan Mandarin sebagai bahasa ibu.

Hak atas fotoCCTV

Hak atas fotoCCTV

Video yang ditayangkan mengindikasikan para pelajar di sekolah ini menjalani ketentuan berpakaian—tiada seorang pelajar perempuan yang memakai hijab.

Terdapat lebih dari 10 juta orang Uighur di Xinjiang.

Mereka berbahasa Turki dan wajah mereka menyerupai masyarakat Asia Tengah, alih-alih etnik mayoritas Han di Cina.

Kota Kashgar di bagian selatan Xinjiang secara geografis lebih dekat ke Baghdad ketimbang ke Beijing, dan begitu pula dengan budayanya.

Sejak dulu etnik Uighur sering memberontak terhadap kekuasaan Cina. Walau Xinjiang beberapa kali luput dari kendali Cina sehingga bisa mandiri pada masa sebelum Partai Komunis berkuasa, protes dan kekerasan lebih kerap terjadi.

Kekayaan mineral—terutama minyak dan gas—di wilayah yang luasnya lima kali lipat lebih besar dari Jerman mendatangkan investasi Cina, pertumbuhan ekonomi, sekaligus arus pendatang etnik Han.

Kondisi ini, menurut pemerintah Cina, menyebabkan standar hidup warga Xinjiang yang meningkat.

Akan tetapi, selama sekitar satu dasawarsa terakhir, ratusan nyawa telah tiada akibat kerusuhan, kekerasan antarkomunitas, serangan yang direncanakan, dan aksi polisi.

Momen signifikan muncul pada 2013, ketika serangan terhadap pejalan kaki di Lapangan Tiananmen, Beijing, menewaskan dua orang dan tiga warga Uighur di dalam mobil.

Walau jumlah korban meninggal relatif sedikit, kejadian tersebut membangkitkan perlawanan terhadap Cina.

Tahun berikutnya sebanyak 31 orang ditikam oleh sejumlah warga Uighur yang bersenjatakan belati di stasiun kereta Kota Kunming, lebih dari 2.000 kilometer dari Xinjiang.

Sebagai balasannya, selama empat tahun terakhir pemerintah Cina mengetatkan keamanan terhadap warga Xinjiang. Langkah itu dipandang sebagai yang paling ketat dari negara kepada warganya sendiri.

Hal ini mencakup penggunaan teknologi berskala besar, seperti memasang kamera pengenal wajah, perangkat pemantauan yang mampu membaca isi ponsel, serta pengumpulan data biometrik secara massal.

Tak hanya itu, sanksi hukum diterapkan untuk menekan identitas dan praktik keislaman, antara lain melarang hijab, janggut panjang, pengajaran keagamaan untuk anak-anak, hingga melarang nama-nama Islam.

Kebijakan tersebut menandai perubahan fundamental dalam pemikiran para pejabat pemerintah Cina, yaitu separatisme tidak lagi dianggap sebagai masalah individu tertentu, tapi masalah yang inheren pada budaya Uighur dan Islam secara umum.

Hal ini mengemuka manakala pemerintah Cina di bawah Presiden Xi Jinping mengetatkan kendali terhadap masyarakat sehingga kesetiaan terhadap Partai Komunis harus didahulukan ketimbang loyalitas kepada keluarga dan agama.

Kondisi itu membuat identitas komunitas Muslim Uighur menjadi sasaran kecurigaan. Apalagi ada sejumlah laporan kredibel bahwa ratusan orang Uighur telah bertolak ke Suriah untuk bertempur bersama beragam kelompok milisi.

Kini sudah menjadi pemandangan umum ketika warga Uighur digeledah di jalan-jalan dan pos-pos pemeriksaan kendaraan, sementara warga etnik Han kerap lolos dari pengecekan serupa.

Lebih jauh, warga Uighur dikenai pelarangan perjalanan, baik di dalam Xinjiang maupun ke luar wilayah tersebut. Bahkan ada perintah resmi yang memaksa warga Uighur menyerahkan paspor ke polisi untuk “diamankan”.

Soal agama, para pejabat pemeriontah Uighur dilarang mempraktikkan rukun Islam, baik beribadah di masjid maupun berpuasa saat Ramadan.

Lantaran semua langkah ini sudah ditempuh, mungkin tak mengherankan apabila Cina mendirikan kamp-kamp penahanan—solusi lebih keras untuk memperlakukan warga Uighur yang dianggap tidak setia.

Walau dibantah pemerintah Cina, keberadaan kamp-kamp penahanan ini dikuatkan oleh berbagai informasi dari pejabat-pejabat Cina sendiri.

Dokumen pengadaan proyek pembangunan kamp-kamp yang diterbitkan pemerintah setempat telah ditemukan secara daring oleh akademisi di Jerman, Adrian Zenz.

Halaman demi halaman dokumen tersebut merinci proyek konstruksi atau pengubahan puluhan fasilitas serupa di seantero Xinjiang.

Dokumen itu juga menyebutkan permintaan pemasangan komponen keamanan secara komprehensif, seperti menara pengawas, kawat berduri, sistem pemantauan, dan kamar-kamar penjaga.

Setelah menyilangkan informasi ini dengan sumber-sumber media lain, Zenz memperkirakan sedikitnya beberapa ratus ribu hingga lebih dari sejuta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya dimasukkan ke kamp-kamp untuk diberi “pendidikan”.

Berkas-berkas tersebut tentu tak pernah menyebut fasilitas-fasilitas ini sebagai kamp penahan, tapi pusat pendidikan atau jika diterjemahkan secara akurat, “pusat pendidikan ulang”.

Salah satu “pusat pendidikan” yang disebut dalam dokumen itu hampir pasti berkaitan dengan lokasi yang kami kunjungi. Sebuah dokumen pengadaan proyek pada 2017 meminta pemasangan sistem pemanasan untuk “transformasi melalui sekolah pendidikan” di sebuah tempat di Distrik Dabancheng.

Pada kalimat-kalimat eufemisme ini serta pada satuan ukur dan kuantitas yang tampak membosankan, tersirat betapa luasnya perkembangan jaringan kamp penahan massal di Xinjiang.