Jakarta Islamic Centre 
JIC- Juru bicara gerakan perlawanan Palestina Hamas Hazem Qasem memuji sikap Kepala Otoritas Kebudayaan dan Purbakala Bahrain, Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa, yang menolak berjabat tangan dengan duta besar Israel untuk negara itu.
Dia juga secara terang-terangan menentang dan menolak upaya normalisasi negaranya dengan otoritas pendudukan Israel.
“Posisi ini adalah cerminan sejati dari sikap asli rakyat Bahrain dalam mendukung hak-hak Palestina dan melawan upaya untuk mengintegrasikan pendudukan Israel ke wilayah tersebut,” kata Qasem dalam sebuah pernyataan pers yang dikutip MINA, Senin (25/7).
Qasem menegaskan, semua upaya untuk menormalkan hubungan dengan otoritas pendudukan Israel akan tetap tidak dapat diterima dalam kesadaran kolektif bangsa Arab.
Selain itu, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dalam pernyataan resmiya juga memuji sikap Mai bint Mohammad Al Khalifa yang menolak berjabat tangan dengan dubes Israel.
Sebelumnya dilaporkan, seorang menteri Bahrain dipecat setelah menolak berjabat tangan dengan duta besar ‘Israel’, yang kemudian memicu kemarahan dan solidaritas terhadapnya di seluruh dunia.
Sheikha Mai binti Mohammed Al Khalifa, menteri Otoritas Bahrain untuk Kebudayaan dan Purbakala diberhentikan dari jabatannya oleh Raja Hamad bin Isa Al Khalifa setelah menolak berjabat tangan dengan dubes ‘Israel’ untuk Bahrain, Eitan Na’eh, ketika bertemu pada bulan lalu, menurut sebuah laporan.
Sheikha Mai, yang juga Ketua Dewan Pusat Regional Arab untuk Warisan Dunia, telah bekerja di bidang media dan budaya selama lebih dari dua dekade.
Dalam Kesepakatan Abraham, Bahrain bersama Uni Emirat Arab dan Maroko, dalam langkah kontroversial, menormalkan hubungan dengan zionis ‘Israel’ pada 2020.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, mengatakan kesepakatan itu merupakan langkah bersejarah untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Namun, pemerintah Palestina dan Hamas mengutuk kesepakatan itu sebagai “menikam dari belakang”.
Sementara sebagian besar warga Bahrain menolak kesepakatan normalisasi hubungan antara negara mereka dengan Israel yang dijembatani oleh Amerika Serikat, pada Jumat, 11 September 2020 tersebut.
